RAKYATNASIONAL.COM
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Jumat | 25 Agustus 2017 19:57:01 WIB

HUKUM

Benarkah KPK rusak sistem tata hukum Indonesia?

REDAKSI - RAKYATNASIONAL.COM
Benarkah KPK rusak sistem tata hukum Indonesia?
RAKYATNASIONAL.COM,-

Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pansus Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap KPK terus memanas. Hal tersebut lantaran KPK tidak mau memenuhi panggilan Pansus Angket DPR dan hanya mau mendatangi jika dipanggil komisi III DPR. Sementara DPR melalui Pansus juga terus melakukan manuver dengan membongkar beberapa keburukan KPK kepada publik. Menanggapi hal itu, pakar Hukum Tata Negara, Margarito Khamis menyayangkan ketidakmauan Lembaga Pimpinan Agus Rahardjo mendat angi undangan panggilan Pansus Angket DPR. "Saya berharap sikap KPK itu bukan sikap dasar mereka, melainkan sekadar manuver mereka. Sungguh saya harap KPK memenuhi panggilan pansus," ujarnya saat dikonfirmasi Rimanews.com melalui pesan singkat Short Massage Service, Kamis (24/08). Menurutnya, jika KPK tetap keukeuh mengabaikan panggilan tersebut maka KPK seolah-olah menempatkan dirinya di atas UUD 1945 dan bisa merusak sistem hukum tata negara Indonesia. "Bila KPK tidak datang, maka rusak total sistem ketatanegaraan Indonesia. KPK yang menurut hukum tidak diperintahkan pembentukannya oleh UUD 1945, justru menempatkan diri diatas UUD 1945," katanya. Dengan mengabaikan panggilan DPR, lanjut dia, Lembaga Anti Rasuah itu ingin menguasai semua lembaga di negara ini. Padahal lembaga DPR merupakan lembaga yang eksistensinya diatur oleh UUD 1945. "Ini sangat berhaya dalam takaran sistem ketatanegaraan kita, yang didadasarkan pada UUD 1945. Andai KPK tidak hadir, maka KPK telah mentasbihkan dirinya sebagai lembaga yang monopolistik, supreme di atas lembaga lainnya, terutama DPR yang eksistensinya diatur dan perintahkan pembentukannya oleh UUD 1945," ujarnya. KPK harus datang ke Pansus, jangan cari alasan Demi tegaknya hukum dan menjaga kesucian Undang-undang Dasar 1945, Margarito meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mencari alasan untuk tidak hadir. "KPK tidak bisa mencari cari alasan dengan tidak hadir pada panggilan pansus," tegasnya. Hal tersebut lantaran dalam UUD 1945 diamanahkan bahwa angket merupakan kewenangan konstitusional. "Angket sama nilai hukumnya dengan komisi. Malah komisi tidak diatur dalam konstitusi, sementara angket diatur dalam konstitusi," tegasnya. Oleh karena itu, lanjut Margarito, KPK tidak punya alasan untuk tak hadir memenuhi undangan Pansus Angket KPK. "Kenapa mau hadir di komisi III tetapi tidak mau hadir di pansus angket. Bukankah kedua lembaga itu sama sama merupakan perwujudan kewenangan DPR. DPR bekerja melalui komisi dan atau panitia pantitia khusus lainnya," ujarnya. Margarito pun mempertanyakan Argumentasi yang dilontarkan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan tidak bakal menggubris panggilan yang dilayangkan Pansus Angket DPR terhadap KPK. Agus menyatakan pihaknya baru akan hadir jika dipanggil oleh Komisi III DPR, selaku mitra kerja KPK di DPR RI. "Kalau nanti Komisi III yang mengundang ya kami datang, orang partner-nya kok," ujar Agus "Jadi dimana letak rasional argumen KPK itu? Sudahlah KPK jangan mengada ada. Datanglah, jelaskanlah apa yang ditanyakan kepada mereka (DPR)," ujarnya. Dalam kesempatan itu Margarito pun berharap sebagai wakil rakyat, DPR terus memperjuangkan hukum sebagai panglima. "DPR saya harap terus menemukan fakta - fakta tentang pelaksaan kewenangan KPK yang dinilai menyimpang. Buka semua fakta itu, agar bangsa ini mengetahui secara terang masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukum oleh KPK," pungkasnya.[RIMANEWS.COM}

News Update