Minggu | 19 Agustus 2018 08:06:36 WIB
NASIONAL
Jelang Pelantikan DPW Jogja, DPP IPKI Lakukan Konsolidasi Awal
RAKYATNASIONAL.COM,- Jelang Pelantikan DPW Jogja, DPP IPKI Lakukan Konsolidasi Awal
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) kini terus memantapkan gerak langkahnya dalam membangun peranserta masyarakat dalam mengisi pembangunan Indonesia, dan pada HUT Kemerdekaan RI Ke 73 tahun ini, jajaran DPP IP-KI melakukan konsolidasi organisasi mengunjungi Pengurus DPW IPKI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disela acara tersebut, Ketua Umum DPP IPKI, HM Bambang Sulistomo SIp MSi, menegaskan, bahwa kita akan terus berupaya menghadirkan “masyarakat pancasila yang ideal” di Indonesia, dimana IP-KI dikenal sebagai organisasi yang konsekuen, Konsisten memperjuangkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. IP-KI juga siap menangkal hadirnya ideologi-ideologi asing, seperti liberalisme, kapitalisme, politik aliran, Khilafah, radikalisme dan terorisme. Untuk itu seluruh jajaran IPKI siap mencanangkan optimisme yang tinggi dan senantiasa menjaga Idiologi Pancasila di Bumi NKRI tercinta ini.
Lebih jauh Putra Bung Tomo ini menuturkan, bahwa sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan bangsa indonesia mengusir penjajah. Salah satunya adalah apa yang telah diinisiasi oleh Pahlawan bangsa, Bung Tomo. Menurutnya, Ayahnya, Bung Tomo adalah santri kampung yang sukses memobilisasi massa pada 10 November yang dikenal sebagai hari Pahlawan. Saat itu, Bung Tomo telah mobilisasi massa pada peristiwa 10 november yang dikenal sebagai hari Pahlawan. Berdasar atas nilai-nilai perjuangan itu, IP-KI akan terus berjuang untuk menghadirkan Masyarakat Pancasila yang ideal, ungkapnya disela pertemuan koordinasi persiapan pengukuhan Pengurus DPW IPKI Yogyakarta (DIY), di bawah kepemimpinan Agus Sunarto.
Perjuangan IPKI selain menjaga Pancasila juga termasuk pelestarian budaya berikut budaya tulisan, seperti tulisan bahasa jawa, sebagai upaya menuju perjuangan Masyarakat Pancasila yang ideal.
Sebagaimana diketahui, Sila terpenting dalam Pancasila adalah yang terkait langsung dengan kedaulatan rakyat, namun sayangnya, Indonesia dengan tingkat korupsi yang terus merajalela, membuat masyarakat masih belum berdaulat.
Satu hal pokok yang juga menjadi sorotan IPKI adalah kepastian hukum di Indonesia yang dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan. suatu negara bisa maju kalau “Kepastian Hukum” di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini
Sementara menyikapi carut marut dunia politik menurut IPKI, banyak juga kelompok-kelompok yang mengaku pancasilais namun ternyata “Bermain” di Area Abu-abu. Salah satunya adalah masuknya paham-paham dari luar yang kelak bisa menjadi batu sandungan bagi tegaknya Pancasila.
DPP IPKI juga menyoroti adanya perubahan dalam UUD 1945 yang kini dikenal dengan nama UUD 1945 hasil Amandemen. Dalam concern-nya DPP IPKI telah menyurati Mahkamah Konstitusi terkait perubahan dalam UUD 1945.
DPP IPKI berharap dapat bertemu langsung dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berdialog secara langsung membahas bagaimana tata cara perubahan kontitusional terhadap konstitusi, termasuk membahas bagaimana tata cara perubahan UUD 1945 menurut MK, Namun saat berita ini dirilis, belum diketahui, apakah surat tersebut sudah dibalas oleh MK atau belum. Sebelumnya, dalam keterangan reaminya, DPP IPKI telah mengirimkan surat permintaan audiensi terkait persoalan yang sama sebanyak 2 kali, namun hingga saat ini belum juga dibalas.
IPKI ingin dialog kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana tata cara sebenarnya untuk merubah konstitusi, karena yang tahu dan yang memiliki kewenangan adalah MK, ungkap HM Bambang Sulistomo.
Pihaknya berharap MK bisa membuka diri untuk berdialog agar di masa depan konstitusi Indonesia tidak dirubah seenaknya. “Ke depan harus ada kepastian hukum konstitusi agar tidak dirubah seenaknya. Tata cara inilah yang ingin kita pertanyakan kepada MK,” pintanya.(Nrl)
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) kini terus memantapkan gerak langkahnya dalam membangun peranserta masyarakat dalam mengisi pembangunan Indonesia, dan pada HUT Kemerdekaan RI Ke 73 tahun ini, jajaran DPP IP-KI melakukan konsolidasi organisasi mengunjungi Pengurus DPW IPKI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disela acara tersebut, Ketua Umum DPP IPKI, HM Bambang Sulistomo SIp MSi, menegaskan, bahwa kita akan terus berupaya menghadirkan “masyarakat pancasila yang ideal” di Indonesia, dimana IP-KI dikenal sebagai organisasi yang konsekuen, Konsisten memperjuangkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. IP-KI juga siap menangkal hadirnya ideologi-ideologi asing, seperti liberalisme, kapitalisme, politik aliran, Khilafah, radikalisme dan terorisme. Untuk itu seluruh jajaran IPKI siap mencanangkan optimisme yang tinggi dan senantiasa menjaga Idiologi Pancasila di Bumi NKRI tercinta ini.
Lebih jauh Putra Bung Tomo ini menuturkan, bahwa sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan bangsa indonesia mengusir penjajah. Salah satunya adalah apa yang telah diinisiasi oleh Pahlawan bangsa, Bung Tomo. Menurutnya, Ayahnya, Bung Tomo adalah santri kampung yang sukses memobilisasi massa pada 10 November yang dikenal sebagai hari Pahlawan. Saat itu, Bung Tomo telah mobilisasi massa pada peristiwa 10 november yang dikenal sebagai hari Pahlawan. Berdasar atas nilai-nilai perjuangan itu, IP-KI akan terus berjuang untuk menghadirkan Masyarakat Pancasila yang ideal, ungkapnya disela pertemuan koordinasi persiapan pengukuhan Pengurus DPW IPKI Yogyakarta (DIY), di bawah kepemimpinan Agus Sunarto.
Perjuangan IPKI selain menjaga Pancasila juga termasuk pelestarian budaya berikut budaya tulisan, seperti tulisan bahasa jawa, sebagai upaya menuju perjuangan Masyarakat Pancasila yang ideal.
Sebagaimana diketahui, Sila terpenting dalam Pancasila adalah yang terkait langsung dengan kedaulatan rakyat, namun sayangnya, Indonesia dengan tingkat korupsi yang terus merajalela, membuat masyarakat masih belum berdaulat.
Satu hal pokok yang juga menjadi sorotan IPKI adalah kepastian hukum di Indonesia yang dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan. suatu negara bisa maju kalau “Kepastian Hukum” di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini
Sementara menyikapi carut marut dunia politik menurut IPKI, banyak juga kelompok-kelompok yang mengaku pancasilais namun ternyata “Bermain” di Area Abu-abu. Salah satunya adalah masuknya paham-paham dari luar yang kelak bisa menjadi batu sandungan bagi tegaknya Pancasila.
DPP IPKI juga menyoroti adanya perubahan dalam UUD 1945 yang kini dikenal dengan nama UUD 1945 hasil Amandemen. Dalam concern-nya DPP IPKI telah menyurati Mahkamah Konstitusi terkait perubahan dalam UUD 1945.
DPP IPKI berharap dapat bertemu langsung dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berdialog secara langsung membahas bagaimana tata cara perubahan kontitusional terhadap konstitusi, termasuk membahas bagaimana tata cara perubahan UUD 1945 menurut MK, Namun saat berita ini dirilis, belum diketahui, apakah surat tersebut sudah dibalas oleh MK atau belum. Sebelumnya, dalam keterangan reaminya, DPP IPKI telah mengirimkan surat permintaan audiensi terkait persoalan yang sama sebanyak 2 kali, namun hingga saat ini belum juga dibalas.
IPKI ingin dialog kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana tata cara sebenarnya untuk merubah konstitusi, karena yang tahu dan yang memiliki kewenangan adalah MK, ungkap HM Bambang Sulistomo.
Pihaknya berharap MK bisa membuka diri untuk berdialog agar di masa depan konstitusi Indonesia tidak dirubah seenaknya. “Ke depan harus ada kepastian hukum konstitusi agar tidak dirubah seenaknya. Tata cara inilah yang ingin kita pertanyakan kepada MK,” pintanya.(Nrl)
