PLG : Massa Golkar Hadang Munaslub Sepihak

PLG : Massa Golkar Hadang Munaslub Sepihak

Sekber Persatuan Loyalitas Golongan Karya Sepakat akan menolak Munaslub Partai Golkar, karena Munaslub melanggar AD/ART Partai, untuk itu massa Golkar siap menghadang jika memang ada anggota Golkar yang mencoba menggelar Munaslub sepihak.

Manuver menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)oleh kelompok tertentu akan menghadapi para kader Partai berlambang pohon Beringin, yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Persatuan Loyalitas Golongan Karya (PLG) yang telah menyatakan sikap menolak menggelar Munaslub Partai Golkar.

Presidium PLG, Cupli Risman pada para wartawan menegaskan,

"Ada kekuatan partai golkar menolak munaslub. Sampai hari ini kelompok menolak (Munaslub Partai Golkar,-red) sedang berkonsolidasi atas pengangkangan AD/ART, Partai".

Pria yang juga pengurus DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menjelaskan, bahwa di dalam rapat pleno DPP Partai Golkar sudah dijelaskan mengenai siapa pimpinan partai tersebut.

Rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017 memutuskan menerima Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum.

Adapun nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, menunggu hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Pleno terakhir jelas menyatakan Plt Ketua Umum memegang jabatan sampai praperadilan apakah Pak Setya Novanto menang atau kalau tidak menang dievaluasi berikutnya," tegasnya.

Dijelaskan lagi, penetapan status tersangka Setya Novanto atas dugaan kasus korupsi e-KTP sudah berdampak kepada keseluruhan partai tersebut.

Apabila ada pendapat dari para pimpinan, kata dia, hanya sebatas perorangan dan tidak mewakili pendapat Partai Golkar secara keseluruhan, Oleh karena itu, dia mengaku akan mengalang kekuatan dan menghadang upaya melaksanakan Munaslub sampai 2019. Jika ada yang meminta agar Partai Golkar menggelar munaslub, itu berarti telah mengingkari dan bertentangan dengan AD/ART, tegas Cupli Risman.

Dalam kesempatan itu, turut hadir perwakilan dari organisasi sayap Partai Golkar. Diantaranya yaitu Johnson Silitonga dari Soksi Budi Herianto dari Kosgoro 57, serta Roger Melles dan Sam Tomagola dari Loyalis dan Kader Partai Golkar. 

DPD tingkat II Partai Golkar merasa bingung terhadap dinamika yang terjadi di DPP partai berlambang pohon beringin itu. Hal ini menimbulkan keresahan bagi pengurus dan kader di daerah. 

Wakil Ketua DPD tingkat II Partai Golkar Jakarta Timur, Jhonson Silitonga, menilai ada pernyataan elit yang membias dari keputusan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017.

"Pengurus-pengurus di daerah khususnya DPD II kabupaten/kota sebagian besar menginginkan soliditas partai dan integritas pengurus terjaga dalam perilaku taat azas. Situasi saat ini jauh dari yang disepakati bersama," tutur Jhonson, Minggu (3/12/2017).

Rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017 memutuskan menerima Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Adapun nasib Setya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menunggu hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, belakangan berhembus kabar akan digelar Munaslub Partai Golkar untuk mengganti posisi ketua umum tanpa menunggu keputusan dari sidang praperadilan. 

Untuk itu, dia akan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, pada pekan depan. 

Rekomendasi pertama, dia meminta DPD Partai Golkar membentuk tim investigasi atas situasi dan kondisi perilaku mengenai wacana tentang desakan munaslub tidak sesuai hasil rapat pleno. 

Setelah dibentuk tim investigasi, dia meminta tim mencaritahu dan mengumpulkan fakta apakah betul ada permintaan secara resmi melalui mekanisme dari DPD I mengenai rencana menggelar Munaslub. 

"Kami harap DPP Partai Golkar menerbitkan surat teguran I, II, dan III sesuai apa yang telah mereka lakukan. Menyatakan pendapat bertentangan dengan rapat pleno," kata dia. 

Di kesempatan itu, dia memanjatkan doa kepada Allah SWT supaya Ketua Umum Setya Novanto bisa terbebas dari segala tuduhan dan diterima pra peradilan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.