RAKYATNASIONAL.COM
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Selasa | 21 November 2017 11:51:21 WIB

HUKUM

Perlunya Peranserta Masyarakat Dalam Turutserta Mengontrol Pembangunan di Bengkulu Utara

REDAKSI - RAKYATNASIONAL.COM
Perlunya Peranserta Masyarakat Dalam Turutserta Mengontrol Pembangunan di Bengkulu Utara
RAKYATNASIONAL.COM,-

Perlunya Peranserta Masyarakat Dalam Turutserta Mengontrol Pembangunan di Bengkulu Utara


 


 


Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan peranserta masyarakat untuk turutserta mengontrol roda pembangunan di daerah, sehingga diharapkan pembangunan bisa berkelanjutan dan tidak terjadi penyimpangan.


 


Ketua Umum PERNUSA, Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro dari Keraton Surakarta usai menerima Penghargaan Panglima Manggala Hulung Pekal Bengkulu Utara pada Wartawan juga mengungkapkan bahwa perlunya Jiwa Kenegarawanan pada seluruh aparatur Sipil Negara agar punya tanggung jawab mensejahterakan warga Bengkulu Utara, Korupsi harus diberantas karena korupsi telah merusak tatanan bernegara dan merugikan rakyat.


 


LSM Pemantau Pembangunan dan Perjuangan Rakyat Nusantara (PERNUSA), kini terus melakukan kontrol sosial dengan aktif mengawasi jalannya pembangunan di Bengkulu Utara, dimana beberapa proyek di Kabupaten Bengkulu Utara diduga terjadi penyimpangan yang melibatkan beberapa oknum di Pemkab Bengkulu Utara.


 


Pantauan dilapangan seperti Pembangunan jalan aspal Hotmix dari Desa Karya Jaya sampai Desa Suka Baru, Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. 


 


Volume kegiatan sekitar : 5 Km Sumber anggaran DAK APBD KAB. BU tahun anggaran 2017: Rp 11 miliar Waktu pengerjaan 25 Desember harus selesai pelaksana Kontraktor PT Kawan Sehati.


 


 


Sementara berdasarkan pantauan terkini 19 November 2017 di lapangan. Kondisi pengerjaan proyek masih dalam tahap base A dan base B. Dana anggaran proyek diduga menguap karena dalam spesifikasi proyek tidak ada pembangunan sirinf atau saluran drainase. Pasalnya untuk pengerjaan setiap jalan hotmix per/Km menghabiskan anggaran Rp 1 Miliar. Kalau kita hitung dengan estimasi biasa jelas anggaran Rp 11 miliar itu berlebih. Diduga kuat juga, proyek tersebut di pegang oleh Seorang pimpinan di DPRD BU, A.H dengan melibatkan kontraktor yang tak lain masih ada ikatan dari keluarganya.


 


Pengerjaan proyek kedua, Pembangunan jalan aspal hotmix Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Volume kegiatan sekitar 2,6 Km Sumber anggaran DAK APBD Kab. BU tahun anggaran 2017 Rp 6 miliar lebih.


 


Waktu pengerjaan 25 Desember selesai Kontraktor PT Kawan Sehati Sementara pengerjaan proyek hingga 19 November 2017. Masih dalam kondisi penimbunan material Base B. Diduga juga, proyek tersebut nguap ke sejumlah pihak.


 


Dalam pembangunan tidak ada siring atau draenase, proyek ini di kerjakan oleh kotrantor yang sama dan tidak miliki AMP.


 


Pengerjaan proyek ketiga adalah Pembangunan jembatan gantung pasca rekonstruksi di Desa Tanjung Alai ,Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara. yang bersumber dari BPBD BU anggaran tahun 2017.


 


Pembangunan jembatan gantung ini mengunakan konstruksi lantai berbahan besi dengan panjang jembatan sekitar 20 meter dan lebar 2 meter. Total anggaran proyek senilai Rp 1,5 miliar. Belum lama ini pejabat PPTK dari BPBD BU terkena OTT oleh tim Saber Pungli Polres BU. Karena ketahuan memeras kontraktor PT Riezki dengan bermain di pencairan termin pencairan dana proyek atau jatah untuk PPTK ini sekitar Rp 200 juta. Sementara ini kegiatan proyek dalam keadaan 30 persen. masih terus berlangsung dengan batas pengerjaan 25 Desember.


 


Pengerjaan proyek keempat. Masih sama, proyek jembatan gantung. Lokasi di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara yang bersumber dari BPBD BU anggaran tahun 2017.


 


Pembangunan jembatan gantung ini mengunakan konstruksi lantai berbahan besi dengan panjang kurang lebih 20 meter dan lebar 2 meter. Total anggaran sekitar Rp 1,4 miliar. Proyek masih berjalan dengan kondisi sekitar 50 persen. Batas waktu pengerjaan hingga 25 Desember dan di kerjakan oleh CV Arma Putra.


 


LSM Pemantau Pembangunan bersama PERNUSA juga menyoroti adanya Mutasi jabatan sarat KKN penempatan pejabat diduga syarat korupsi. Kondisi ini menimpa sejumlah nama pejabat di lingkungan kecamatan Putri Hijau dan Ulok Kupai. Informasi yang di dapat, mutasi yang dilakukan Bupati BU ini, diduga penuh dengan syarat korupsi dan nepotisme, bahkan ada dugaan jual-beli jabatan. LSM Pemantau Pembangunan bersama Pernusa melihat ada kejanggalan-kejanggalan, Pasalnya jeda muatasi yang dilakukan kerap berkelanjutan dengan orang yang cukup dekat dan tidak sesuai dengan SDM dan jabatan yang diberikan. Bahkan mutasi jabatan yang dilakukan Bupati, di kabarkan melibatkan orang-orang dekat Bupati. sebagai pengatur pejabat yang ingin menduduki jabatan strategis di lingkungan kecamatan, sekolah hingga pejabat teras di SKPD. Diantaranya yang pernah menjadi korban karena tidak memiliki sejumlah uang dan terpaksa di mutasi akibat bersuara lantang dalam menyampaikan pendapat adalah. Mutasi mantan Camat Putri Hijau, AM yang dulunya sempat menjabat sebagai sekdis di Dinsos BU selama 1 Bulan di pindah lgi menjadi staf biasa. Kepala Puskesmas Sebelat, Putri Hijau dr.RS yang sekarang di nonjobkan sebagai dokter biasa. BS, yang sebelumnya menjabat Kasi PMD di Kecamatan Marga Sakti Sebelat, harus di nonjobkan setelah mendapat telpon dari orang dekat Bupati BU.


 


Saat LSM Pemantau Pembangunan bersama DPW Pernusa Bengkulu Utara melakukan konfirmasi ke tokoh Masyarakat Bengkulu Utara, seperti Mbah Silo dan Mbah Edi Purnomo (Pakde Sopoyono) keduanya membenarkan, bahwa proyek tersebut sarat KKN. (Red)

News Update